APBD Tak Cukup Untuk Kelanjutan Pasar Cik Puan, Pemko Serahkan Ke Pemprov

LENSAPUBLIKASI, PEKANBARU. --Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan untuk menolak pengelolaan operasi Pasar Cik Puan yang hingga kini terbengkalai. Pasalnya Pemko Pekanbaru tak ingin biaya operasional pasar itu dibebankan dengan APBD. 

Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut ketika dikonfirmasi, Senin (3/2). 

Ingot menilai, biaya operasional pasar Cik Puan nantinya tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan dari biaya retribusi pasar. 

"Saya kira ini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Belum lagi biaya maintenance. Intinya kalau sepanjang tidak menggunakan APBD kita siap kelola, tapi kalau menggunakan APBD dalam pengelolaan nya kita tidak siap menerima itu," kata Ingot. 

Dijelaskannya, Pemko Pekanbaru siapa dengan suka rela menyerahkan salah satu asetnya ke Pemprov Riau yaitu Pasar Cik Puan. Karena rencananya pasar ini akan direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Saat ini, beberapa pasar yang dikelola Pekanbaru sudah memberatkan APBD. Karena, operasional dan pemeliharaan pasar masih disubsidi.

"Secara resmi, Pemprov Riau belum ada meminta aset Pasar Cik Puan tersebut kepada Pemko Pekanbaru. Tapi dengan tegas kita menolak jika ditunjuk untuk mengelola, karena tak akan kuat dengan APBD kita," tegasnya. 

Ia juga mengatakan, untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Cik Puan sendiri, Pemko juga berkeinginan untuk bekerjasama dengan  pihak ketiga. Hal itu mengingat APBD yang tak mencukupi untuk melanjutkan pembangunan itu, disamping itu ia menilai keuntungan lebih optimal. 

"Kalau kita menggandeng pihak swasta saya rasa lebih optimal. Kita tidak perlu menggunakan APBD, dan nanti kita juga dapat royalti," tutupnya.[pauzi[