Kades Pesisir Bukit Kec Gunung Tujuh Tidak Transparan Kepada Masyarakat Dalam Penggunaan ADD/DD

LENSAPUBLIKASI, KERINCI. Kades pesisir bukit kecamatan gunung tujuh kabupaten kerinci Jhon Hendri saat ini sudah habis masa jabatan. Selama menjabat tidak ada ketransparanan terhadap masyarakat dalam pengelolahan dana desa. Sehingga masyarakat bahkan sekdes sendiri tidak mengetahui sama sekali berapa anggaran dalam pengerjaan yang menggunakan ADD/DD.

Saat awak portal buana beserta ketua DPD KPK TIPIKOR melakukan investasi kelapangan, sekdes pesisir bukit Darwin mengungkapkan. " selama menjabat kades pesisir bukit tidak pernah sama sekali adanya ketransparanan dalam penggunaan ADD/ DD dengan masyarakat setempat. Semua kegiatan dilakukan atas kemauannya sendiri.

Dalam Musrenbangdes 2018 kades Jhon Hendri tidak hadir. 22 usulan masyarakat dari musrenbangdes tidak satu pun dikerjakan. Bahkan Dialihkan pemasangan lampu PJU tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Bahkan berapa banyak lampu PJU dan anggrannya saya selaku sekdes juga masyarakat desa sendiri tidak mengetahui berapa banyak dan anggaeannya. Semua kegiatan kegiatan tidak satu pun diketahui masyarakat berapa anggaran yang telah dikeluarkan dari ADD/DD 

Saya sendiri selaku sekdes sama sekali tidak ada fungsi. Surat menyurat kades sendiri yang membuat. Begitu juga bendahara. Semua sudah dikuasai kades tersebut. Ungkap sekdes.

Lebih lanjut sekdes menyebutkan. Saya akan bongkar ini semua dan akan laporkan kepihak aparat hukum. Kapan perlu sampai kepusat saya akan laporkan. Ini tidak bisa dibiarkan jelas ingin memperkaya diri sendiri. Pungkas sekdes pesisir bukit.

Ditempat terpisah ketua DPD KPK TIPIKOR menyebutkan. Sebagaimana yang disampaikan sekdes ketidak transparannya kades kepada masyarakat dalam menggunakan ADD/DD ini jelas ada dugaan ingin melakukan penyalahgunaan dana desa begitu juga dana provinsi 60.000.000 tidak diketahui masyarakat patut dipertanyakan dikemanakan uang tersebut ungkap ketua.

Lebuh lanjut ketua menambahkan. Saya akan terus mengusut dugaan penyelahgunan dana desa oleh kades pesisir bukit ini yang tidak ada transparan dengan masyarakat. Begitu juga dengan dana provinsi tersebut. Bilamana terbukti ada dugaan penyalahgunaan dana desa saya akan laporkan kekejati provinsi jambi untuk ditindak lanjut oleh pihak kejati nantinya pungkas ketua DPD KPK TIPIKOR.

Awak portal buana beserta ketua DPD KPK TIPIKOR dan LSM PEMANKOPSI setelah menerima laporan dari sekdes dan masyarakat langsung menemui kades pesisir bukit Jhon Hendri untuk confirmasi  kerumah kades tersebut. Namun yang bersangkutan tidak ada dirumah. ( fc)